logo loading

Green News

Butuh Rp 22 Triliun untuk Capai Rasio Elektrifikasi 100 Persen

 Selasa, 23 Januari 2024

Ilustrasi. Rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 99,78 persen. Butuh alokasi anggaran Rp 22 triliun untuk membuat rasionya genap 100 persen. (PEXELS/Pok Rie).


Mataram. Rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 99,78 persen. Agar rasionya genap 100 persen, maka pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp22 triliun.

Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD) yang ideal adalah 100 persen. Namun, meningkatkan RE dan RD yang saat ini baru mencapai 99,78 persen dan 99,83 persen membutuhkan dana yang besar.

"Kami sudah hitung bersama PLN, kami sudah konsinyiring 3 hari 3 malam untuk menghitung berapa sih kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan 100 persen RE dalam dua tahun ke depan? Sampai 2025, ada Rp 22,08 triliun," ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu melalui keterangan tertulis, Kamis (18/1).

Jisman menguraikan estimasi dana sebesar Rp 22 triliun tersebut akan dialokasikan dalam tiga hal, yakni, perluasan jaringan, pembangunan pembangkit komunal, dan penerapan program dari Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, yakni Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan Stasiun Pengisian Daya Listrik (SPEL).

Di antara tiga hal tersebut, menurut Jisman, perluasan jaringan memakan alokasi dana terbesar, yakni sebesar 55,59 persen  atau sekitar Rp 12,2 triliun.

Berikutnya ialah pembangunan pembangkit listrik komunal yang rencananya mengambil porsi 44,33 persen atau sekitar Rp9,75 triliun dari total estimasi dana yang dibutuhkan.

Sementara itu, pengadaan APDAl dan SPEL yang diperuntukkan bagi daerah yang sulit dijangkau mengambil porsi 0,8 persen dari total estimasi dana atau sekitar Rp 176 miliar.

"Kami akan lakukan perluasan jaringan nanti, tapi jika jaringan PLN masih jauh, nanti diupayakan menggunakan energi setempat pembangkit komunal untuk memperkuat menggunakan baterai," imbuh Jisman.

Jisman menerangkan pembangunan pembangkit komunal umumnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Targetnya, pendanaan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi itu akan digunakan untuk menambah pembangkit komunal di 20 titik dengan target penambahan daya sebesar 1,3 MW.


Wartawan : Fathia Nurul Haq

Komentar

Terpopuler