Jakarta. Transisi untuk mewujudkan ekonomi hijau dalam cita-cita 'Indonesia Emas 2045', masih tersendat. Ekonom menilai, pemerintah mesti mendorong keterlibatan swasta dalam pendanaan.

Ekonom Agustinus Prasetyantoko mengatakan saat ini ekonomi Indonesia mengalami stagnasi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5% pasca pandemi. Sementara untuk menuju ekonomi hijau, pemerintah tidak hanya perlu mendorong pertumbuhan yang tinggi tetapi juga berkelanjutan.

Masalah utama dari transisi energi menuju ekonomi hijau terletak pada pendanaan. “Pertanyaannya adalah bagaimana mendorong swasta mendukung pembangunan berkelanjutan untuk mendanai kepentingan ini, (itu) perlu adanya elaborasi dan kolaborasi antar sektor,” kata Prasetyantoko atau Pras, yang juga tercatat sebagai Rektor Atma Jaya periode 2015-2023, dalam acara Arifin Panigoro (AP) Dialog, Rabu (31/1).

Adapun dalam pendanaan, ada skema blended finance. Skema yang menggabungkan modal dengan berbagai tingkat risiko itu bisa dipertimbangkan sebagai pilihan strategis untuk mengatalisis pembiayaan transisi energi menuju ekonomi hijau.

Pelibatan sektor-sektor swasta tak kalah penting di tataran implementasi ekonomi hijau. Untuk menyinkronkan target dari visi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2040, industri kecil dan menengah pun harus dilibatkan.

Prasetyantoko menyampaikan perlu adanya konsistensi Indonesia dalam mencapai visi tersebut. Makanya, industri kecil dan menengah juga perlu didukung dari sisi pendanaan.

Sepemikiran, Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas menilai perlu sinergi multipihak untuk mendorong ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan menuju 'Indonesia Emas 2045'. Ekonomi ekonomi merupakan peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia. 

Namun transisi ekonomi hijau harus seimbang baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan maupun lingkungan. Sasaran utama 'Indonesia Emas 2045' yakni Indonesia memiliki pendapatan perkapita setara dengan negara maju, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju zero emission.

Medhira Handinidevi, Associate Project Analyst at Asian Development Bank (ADB) menduga, kebijakan yang belum berjalan dengan masif dan cukup beresiko menyebabkan kepentingan bank masih bersifat multilateral. ”Sejatinya policy base lending sifatnya ketika ada kebijakan tertentu, ketika regulasi disusun dan mendorong transformasi hijau maka pendanaan bisa menurun,” katanya dalam kesempatan yang sama.