Mataram. Laporan Partai Buruh Inggris mengungkap rawat inap di rumah sakit untuk penyakit yang ditularkan melalui air (waterborne) telah meningkat sebesar 60% sejak 2010. Hal ini sejalan dengan peningkatan debit limbah yang belum diolah di perairan Inggris.

“Sungguh menyedihkan pemerintah menutup mata terhadap pembuangan limbah ilegal yang mengakibatkan ribuan orang dirawat di rumah sakit. Lebih buruk lagi, konsumen menghadapi tagihan air yang lebih tinggi, sementara para bos air mengantongi bonus jutaan dolar," imbuh Sekretaris Lingkungan Partai Buruh Steve Reed dilansir the Guardian, Sabtu (30/3).

Analisis data rawat inap rumah sakit terafiliasi National Health Service (NHS) di negara tersebut menunjukkan lonjakan kasus penyakit waterborne yang drastis. Tercatat, pada 2020, kasusnya baru mencapai 2.085 kasus rawat inap, melonjak menjadi 3.286 kasus pada 2022-2023.

Adapun penyakit yang tergolong sebagai penyakit waterborne di antaranya disentri dan penyakit weil.

Analisis ini muncul ketika penyelenggara lomba perahu Oxford dan Cambridge mengeluarkan panduan keselamatan baru untuk lomba pada Sabtu, memperingatkan para pendayung untuk tidak memasuki air dan menutupi luka terbuka, setelah bakteri e coli tingkat tinggi ditemukan di jalur Sungai Thames.

Beberapa pendayung melaporkan mengalami sakit parah setelah air kotor masuk ke dalam lepuh yang mereka peroleh akibat memegang dayung.

“Polusi dan kerugian alam adalah bencana kesehatan masyarakat. Miliaran anggaran dapat dihemat setiap tahunnya untuk NHS dengan membersihkan sungai-sungai yang kotor, mengurangi polusi udara dan menghidupkan kembali alam,” ujar Kepala Eksekutif Wildlife and Countryside Link Richard Benwell.

“Semua pihak harus membayar para pencemar besar dan memastikan perusahaan air berinvestasi dalam pemulihan alam demi kesehatan masyarakat.” imbuhnya.

Data Badan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa limbah mentah dibuang selama lebih dari 3,6 juta jam ke sungai dan laut pada 2023 lalu. Jumlahnya meningkat 129% dibanding tahun sebelumnya.

Juru bicara Pemerintah Inggris mengungkapkan telah mengambil tindakan keras untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah yang belum diolah tersebut. Bahkan, pihaknya tengah berkonsultasi mengenai pelarangan penggunaan air apabila terbukti adanya pelanggaran pidana.

"Kami telah menegaskan bahwa volume limbah yang dibuang ke perairan kami benar-benar tidak dapat diterima dan perusahaan air harus segera membersihkan tindakan mereka," pungkas juru bicara pemerintah tersebut.