Pernah mendengar istilah Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Biru (Blue Economy) berseliweran di media sosial? Sekilas, istilah ini mungkin terdengar seperti tren lingkungan biasa atau sekadar bahasa pemasaran untuk gerakan cinta bumi. Namun, di balik istilah warna-warni tersebut, terdapat strategi besar yang menjadi kunci kemakmuran Indonesia di masa depan. Transisi menuju model ekonomi baru ini bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan keharusan bagi Indonesia untuk tetap kompetitif sekaligus menjaga kelestarian alamnya.

Ekonomi Hijau

Mari kita bedah lebih dalam mengenai ekonomi hijau atau green economy. Inti dari konsep ini adalah sebuah sistem aktivitas ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, namun secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Fokus utama dari pilar hijau ini berada di sektor daratan. Bayangkan sebuah ekosistem bisnis di mana kita tetap bisa memacu pertumbuhan PDB tanpa meninggalkan jejak karbon yang merusak atmosfer. Bentuknya sangat beragam, mulai dari transisi energi ke panel surya dan angin, pengelolaan limbah yang terintegrasi, hingga industri manufaktur yang menerapkan prinsip sirkular.

Potensi ekonomi hijau bagi Indonesia ternyata sangat menjanjikan secara finansial. Berdasarkan proyeksi Bappenas dalam skenario pembangunan rendah karbon, penerapan Ekonomi Hijau diprediksi mampu membuka hingga 15,3 juta lapangan kerja baru pada tahun 2045. Lapangan kerja ini tersebar di sektor energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga pertanian berkelanjutan. Dengan kata lain, menjadi "hijau" bukan berarti memperlambat ekonomi, melainkan justru menciptakan mesin pertumbuhan baru yang lebih tahan terhadap krisis iklim global.

Ekonomi Biru

Namun, Indonesia bukan hanya soal daratan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita memiliki "harta karun" yang jauh lebih luas, yaitu lautan. Di sinilah Ekonomi Biru atau Blue Economy mengambil peran sentral. Fokusnya bukan sekadar eksploitasi hasil laut seperti yang kita kenal selama ini, melainkan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan kesehatan ekosistem laut. Potensi nilai ekonominya sangat fantastis; menurut Indonesia Blue Economy Roadmap yang disusun bersama World Bank, potensi Ekonomi Biru kita mencapai US$ 1,3 triliun per tahun atau setara dengan Rp 20.000 triliun.

Implementasi Ekonomi Biru mencakup banyak hal inovatif, seperti budidaya rumput laut yang kini mulai dilirik sebagai bahan baku pengganti plastik ramah lingkungan (bioplastik), hingga pengembangan ekowisata bahari yang mengedepankan perlindungan terumbu karang ketimbang pembangunan masif di pesisir. Selain itu, laut Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon melalui hutan bakau dan lamun (blue carbon), yang jika dikelola dengan benar, bisa menjadi komoditas berharga di pasar karbon internasional.

Apa Bedanya?

Jika harus membandingkan keduanya, ibaratnya Ekonomi Hijau adalah pahlawan yang menjaga kedaulatan di daratan, sementara Ekonomi Biru adalah penjaga yang memastikan keberlanjutan di lautan. Meskipun area operasinya berbeda, keduanya membawa DNA yang sama: memastikan bahwa pembangunan ekonomi hari ini tidak mengorbankan hak generasi mendatang untuk menghirup udara bersih dan menikmati laut yang sehat.

Keduanya saling melengkapi dalam upaya besar Indonesia untuk mencapai target net-zero emission. Sinergi antara kebijakan darat yang rendah karbon dan perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove sebagai penyerap karbon biru (blue carbon), akan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan iklim nasional di masa depan.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki modal besar, bukan sekadar sebagai pengikut, melainkan sebagai pemimpin global dalam transisi ekonomi berkelanjutan ini. Namun, visi besar ini tentu menuntut keselarasan antara ambisi ekonomi dan ketegasan hukum.

Tantangan nyata yang kita hadapi adalah bagaimana menyinkronkan regulasi pusat dan daerah, serta memastikan investasi yang masuk benar-benar memprioritaskan kelestarian lingkungan di atas keuntungan jangka pendek. Jadi, menurut kalian, manakah yang memiliki tantangan regulasi dan implementasi lebih besar untuk diwujudkan secara nyata di Indonesia saat ini: mengawal transformasi hijau di daratan atau menjaga kedaulatan biru di luasnya lautan kita? (KEN)