Denpasar. Pemerintahan Joe Biden menggelontorkan miliaran dolar AS untuk aksi iklim di tengah meningkatnya pemanasan global dan jelang berlaga pada pemilihan presiden (pilpres) AS. Biden berharap upaya ini bakal mengurangi emisi karbon siapa pun yang akan menduduki kursi di White House.

Dalam beberapa pekan terakhir, Pemerintahan Biden mengumumkan sejumlah besar pendanaan untuk membantu mengatasi polusi karbon, termasuk menjanjikan penerapan beton tanpa emisi, menurunkan tingkat polusi, mendorong penggunaan panel surya, dan kompor listrik di rumah tangga berpendapatan rendah.

"Saya melihat miliaran dolar AS dihabiskan untuk transisi energi. Saya memperkirakan investasi (Biden) ini akan berdampak besar di luar perbatasan Amerika," kata Profesor Sekolah Iklim Universitas Columbia Melissa Lott, dilansir the Guardian, Kamis (11/4).

Pengeluaran tersebut, lanjut Lott, juga merupakan pengeluaran terbesar yang dicapai Pemerintahan Biden melalui Rancangan Undang-undang Iklim. Padahal, pada Januari 2024 lalu, eks presiden Donald Trump menyebut kebijakan iklim Biden tak masuk akal.

"Uang dari IRA (Undang-undang Pengurangan Inflasi) perlu disalurkan bukan cuma karena mendesaknya krisis iklim, tetapi juga karena politik tahun ini dan tahun depan. Kalau sudah ada uang yang disalurkan, ya hilang. Akan sangat sulit bagi pemerintahan baru untuk menarik kembali pendanaan setelah komitmen itu," jelas Lott.

Pekan lalu, Pemerintahan Biden mengguyur US$20 miliar sebagai Dana Pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK), mekanisme yang dibentuk oleh IRA kepada kelompok nirlaba yang akan memberikan pinjaman berbunga rendah untuk proyek energi bersih, seperti panel surya, pompa, dan kompor induksi.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kami memberikan puluhan miliar dolar AS kepada pemberi pinjaman masyarakat untuk membiayai proyek-proyek iklim lokal," imbuh Kamala Harris, Wakil Presiden AS, saat mengungkapkan anggaran belanjanya.

Michael Regan, Administrator Badan Perlindungan Lingkungan menyebut pendanaan itu akan bersifat transformasional. Tujuannya, mempercepat penggantian peralatan yang menimbulkan polusi, menghijaukan angkutan umum, dan mendorong energi terbarukan.

Sebelumnya, Pemerintahan Biden juga mengumumkan menggelontorkan US$6 miliar untuk mendorong dekarbonisasi proses industri, seperti pembuatan baja, aluminium, penuangan beton, hingga produksi es krim dan pasta.

Pemerintahan Biden juga memberikan pinjaman sebesar US$1,5 miliar untuk mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir di Michigan, dalam rangka meningkatkan sumber energi yang diyakini tidak mengeluarkan emisi karbon.