Denpasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim bursa karbon Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Bahkan, menjadi bursa karbon yang terbesar di tingkat ASEAN.

“Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan. Sebab, isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK Aldy Erfanda, dilkutip dari ppid.menlhk.go.id, Senin (4/3).

Saat peluncuran pada 26 September 2023, volume transaksi bursa karbon tercatat terbesar. Hal ini menjadi catatan sejarah bagi Indonesia karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.

Adapun, peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan penetapan OJK, penyelenggara perdagangan ialah Bursa Efek Indonesia (BEI) lewat Surat Keptuusan Nomor KEP-77/D.04/2023.

Aldy mengungkapkan perdagangan karbon melalui bursa karbon jadi proyek strategis nasional. Di samping volumenya, konsep perdagangan karbon mengadopsi sistem yang paling kompleks di dunia, yaitu proses Cap-Trade-Tax. Ini artinya, dilakukan penetapan cap atau allowance, kemudian dilakukan trade (perdagangan), dan dikenakan pajak.

Sementara negara lainnya lebih sederhana. Beberapa negara tetangga bahkan langsung pajak tanpa penetapan batas atas dan tidak ada fasilitas tradingnya. Hal itu dikarenakan negara terkait tidak mau repot. Ada pula yang menerapkan batas atas dan trade-nya, namun tidak mengenakan pajak.

“Itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” jelasnya.

Karenanya, sambung Aldy, Indonesia menjadi sangat dipandang oleh internasional terkait perdagangan karbon, meskipun untuk mendapatkan progresnya tidak mudah. Apalagi, Indonesia sangat spesifik dalam hal mencapai target nationally determined contributions (NDC).

Itu berarti, setiap sektor harus bekerja, seperti sektor forest and other land uses (FOLU), energi, dan limbah. “Secara teknis, semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK,” imbuhnya.