Denpasar. Asosiasi Lesbian, Gay, Biseksual, Trans Gender, dan Interseks Internasional (ILGA) menyebutkan masih ada 62 negara di dunia yang mengkriminalisasi, setidaknya secara de facto mengkriminalisasi homoseksualitas.

Misalnya, aktivitas seksual sesama jenis antara laki-laki melanggar hukum di Jamaika dan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 10 tahun dengan kerja paksa.

Mengutip CNN, Senin (3/6), banyak orang, bahkan mereka yang berada di luar komunitas LGBTQ, tidak mau bepergian ke negara-negara yang melarang homoseksualitas.

Laporan 2021 dari organisasi nirlaba Open for Business menunjukkan bahwa negara-negara Karibia yang melarang homoseksualitas mengalami penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 5,7% dan kerugian industri pariwisata berkisar $423 juta hingga $689 juta per tahun.

Pada 2020, Bilal El Hammoumy dan Rania Chentouf meluncurkan Inclusive Morocco, operator tur pertama yang didirikan LGBT di negara yang menghukum aktivitas sesama jenis dengan hukuman hingga tiga tahun penjara.

“Sebagai anggota komunitas, kami merasa akan lebih memahami cara mendekati komunitas ini. Maroko adalah negara di mana toleransi dipraktikkan namun tidak diajarkan," kata El Hammoumy.

Uganda juga merupakan masalah yang sulit, Undang-Undang Anti-Homoseksualitas pada 2023 melegalkan penargetan komunitas LGBTQ dengan berbagai cara. Bahkan, mereka tak segan-segan menjatuhkan hukuman mati.

Sebagai permulaan, lebih dari 500 undang-undang anti-LGBTQ diperkenalkan di badan legislatif negara bagian AS pada tahun lalu saja. Pada Mei, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan di seluruh dunia tentang potensi serangan terhadap kelompok dan acara LGBTQ+.

Pada 2014, Matthieu Jost pendiri MisterB&B, sebuah komunitas perjalanan LGBTQ dengan 1,3 juta anggota, namun mendapat penolakan dari tuan rumah Airbnb di Barcelona, Spanyol. Ia menjelaskan bahwa dia dan pasangannya tidak diterima.

Sebelumnya, sebuah hotel di Prancis juga telah menolak tempat tidur ganda untuk dia dan pacarnya.