JAKARTA. Rangkaian kunjungan kerja (kunker) maraton Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya terus menarik perhatian publik. Di satu sisi, langkah diplomasi ini dianggap penting untuk membawa masuk investasi global ke Indonesia. Namun, di sisi lain, jika dihitung secara matematis, dampak emisi karbon dari perjalanan lintas benua tersebut tergolong sangat besar.

Perdebatan ini mencuat setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, memberikan kritik terkait tingginya frekuensi kunker ke luar negeri yang menurutnya perlu mempertimbangkan efisiensi serta pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti penggunaan platform aplikasi Zoom meeting atau melakukan video call.

“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar,” ungkap Dino Patti Djalal sebagaimana dikutip dari tempo.co. Menurutnya, publik sangat mengharapkan efisiensi serta kepekaan dari para pejabat negara dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.

Meskipun pihak Istana menyampaikan bahwa agenda ini dilakukan demi dorongan ekonomi dan investasi nasional, publik kini mulai melihat sisi lain dari mobilitas internasional tersebut melalui data aviasi global.

Tingginya Emisi Penerbangan VVIP

Data aviasi menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca dari pesawat ternyata tidak terbagi rata ke semua penumpang. Layanan eksklusif dan kapasitas ruang pada penerbangan VVIP atau First Class menghasilkan emisi hingga 599 gram CO₂ per kilometer. Angka ini hampir empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan penerbangan kelas ekonomi yang mencatatkan 150 gram CO₂ per kilometer.

Dalam rangkaian kunker yang menempuh rute seperti Jakarta, Beijing, Washington, D.C., hingga London, dengan total jarak sekitar 45.000 kilometer, jejak karbon yang dihasilkan terbilang besar. Menggunakan standar penerbangan VVIP, perjalanan tersebut diperkirakan menyumbang sekitar 27 ton CO₂ untuk setiap orang di rombongan utama.

Setara Jejak Emisi Warga Biasa Selama 11 Tahun

Sebagai gambaran, emisi sebanyak 27 ton CO₂ per orang itu sangat signifikan. Angka tersebut setara dengan total jejak karbon yang dihasilkan oleh satu warga Indonesia biasa selama 11 tahun penuh, dengan asumsi rata-rata emisi per kapita di Indonesia berada di angka 2,3 ton CO₂ per tahun.

Perbandingan ini memicu diskusi soal transparansi standar lingkungan. Saat ini, sektor swasta dan dunia bisnis dituntut untuk menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta membuat laporan keberlanjutan yang ketat. Sebab itu, pemerintah dipandang perlu memberi contoh serupa, seperti menyediakan laporan audit emisi dari kunker negara hingga skema carbon offset (kompensasi iklim) yang jelas.

Usulan untuk mulai memanfaatkan pertemuan virtual dalam agenda diplomasi tertentu juga dinilai makin relevan. Langkah dekarbonisasi di ranah birokrasi menjadi krusial agar komitmen menjaga iklim tidak hanya dibebankan kepada masyarakat dan industri swasta, tetapi juga dijalankan secara konsisten oleh institusi negara.