JAKARTA. Keputusan pengetatan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menganggap pengetatan budget ini sebagai sebuah kemunduran dalam pemenuhan gizi anak-anak.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang ekologi dan lingkungan, langkah ini justru menyimpan plot twist yang positif. Anggaran yang lebih terukur dapat mendorong pelaksanaan program menjadi lebih presisi sekaligus menekan risiko krisis sampah makanan (food waste).

Risiko Food Waste dari Anggaran yang Terlalu Longgar

Alokasi anggaran yang terlalu longgar tanpa kontrol ketat di lapangan berisiko memicu masalah oversupply. Porsi makanan yang terlalu besar atau kurang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak berpotensi berakhir menjadi tumpukan sampah.

"Kalau kita membicarakan MBG, memang tidak ada habisnya. Banyak sekali keresahan terutama dari para orang tua. Makanannya itu banyak yang dibuang dan belum ada yang bisa meng-capture sebenarnya loss-nya itu seberapa,” ujar peneliti CELIOS Isnawati Hidayah dalam konferensi pers, seperti dikutip dari katadata.co.id

Peringatan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, sekitar 40,5% sampah di Indonesia didominasi oleh sisa makanan. Jika program berskala besar seperti MBG tidak diatur secara lean dan presisi, beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan semakin berat akibat tumpukan sampah organik yang memicu gas metana.

Kerja Cerdas Lewat Penerapan Prinsip ESG

Dengan adanya pengetatan anggaran, tim penyelenggara didorong untuk menerapkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas lingkungan (Environmental, Social, and Governance/ESG). Kebijakan ini memicu penerapan porsi yang lebih presisi, di mana takaran makanan disesuaikan dengan kelompok umur anak sehingga meminimalkan sisa makanan yang terbuang.

Selain itu, rantai pasok lokal menjadi prioritas dengan membeli bahan baku langsung dari petani dan peternak terdekat. Selain memperkuat ekonomi lokal, jarak distribusi yang pendek mencegah bahan makanan membusuk di jalan sekaligus mengurangi emisi karbon dari kendaraan pengangkut.

Efisiensi anggaran di sini bukan berarti memangkas nutrisi anak-anak, melainkan memotong potensi timbulan sampah ekologis. Skema pelaksanaan yang lean dan efisien justru membuktikan bahwa kebijakan publik berskala besar tetap bisa berjalan selaras dengan gerakan Zero Waste.